SITARO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mendukung usulan pemerintah daerah terkait penerapan mekanisme Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) untuk pengelolaan Pelabuhan Minanga, Tagulandang.
Ketua DPRD Sitaro Mogthar Kaudis mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk mendorong penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan konektivitas wilayah kepulauan.
“Kami bersinergi antara legislatif dan eksekutif untuk berusaha menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah, yang tentunya harus diselesaikan melalui kebijakan pemerintah pusat,” kata Mogthar belum lama ini.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah dirinya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sitaro melakukan audiensi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta.
Menurut dia, langkah pemerintah daerah mengusulkan mekanisme P3D untuk Pelabuhan Minanga merupakan pendekatan yang tepat mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam menangani kebutuhan infrastruktur.
Ia mengatakan persoalan pengelolaan pelabuhan maupun perbaikan infrastruktur jalan pascabencana membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena tidak seluruhnya dapat ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mogthar menegaskan DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong koordinasi dan komunikasi dengan kementerian terkait.
Ia berharap usulan penyerahan aset, termasuk dukungan personel dan pendanaan untuk pengelolaan Pelabuhan Minanga, dapat segera direalisasikan.
“Ini bukan sekadar soal aset, tetapi menyangkut kepentingan dan perekonomian masyarakat Sitaro yang bergantung pada kelancaran transportasi laut,” ujarnya.
Selain persoalan Pelabuhan Minanga, Mogthar menyambut baik komitmen Kementerian Perhubungan untuk memberikan dukungan teknis secara reguler pada awal 2027 guna membantu perbaikan fasilitas keselamatan jalan di Sitaro.
DPRD, kata dia, akan terus mengawal proses tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran sehingga dukungan pemerintah pusat dapat diwujudkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Kehadiran DPRD dalam audiensi dengan Kementerian Perhubungan, menurut Mogthar, merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal kebutuhan pembangunan daerah kepulauan.
Ia optimistis pendekatan yang terukur dan berbasis data dapat membantu pemerintah pusat memahami kebutuhan infrastruktur Sitaro yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan.
“Kita tidak boleh lelah memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Selama ada celah kebijakan di pusat yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan daerah, maka legislatif dan eksekutif harus bergerak bersama,” katanya.(*)
Peliput : Stenly Gaghunting
