SITARO – Dampak musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Krisis air bersih yang telah berlangsung hampir tiga bulan memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih belum stabil.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah wilayah di Pulau Siau mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, warga terpaksa membeli air dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp110 ribu per tong berkapasitas 600 liter hingga Rp300 ribu untuk 3.000 liter untuk mobil tangki. Jumlah tersebut umumnya hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarga selama satu hingga dua pekan.
Beban tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat. Selain harus mengalokasikan pengeluaran tambahan untuk air bersih, warga juga dihadapkan pada tingginya harga kebutuhan pokok serta tidak menentunya harga jual hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghasilan utama sebagian besar masyarakat.
Ironisnya, hingga kini masyarakat menilai belum terlihat langkah konkret pemerintah daerah dalam penanganan bencana kekeringan, termasuk penyaluran bantuan air bersih secara berkelanjutan kepada wilayah-wilayah yang terdampak.
Sejumlah warga mengaku harus bertahan dengan kondisi tersebut tanpa adanya penanganan yang memadai. Natalia, warga Siau, mengatakan masyarakat sudah cukup lama mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
“Sampai sekarang kami masih kesulitan mendapatkan air bersih. Belum ada pendataan ataupun langkah yang benar-benar responsif dari pemerintah untuk membantu masyarakat,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Hendri. Menurutnya, kondisi ini telah berlangsung hampir tiga bulan, namun belum terlihat tindakan nyata pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Air bersih merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda,” katanya.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Pricylia Bawole. Menurutnya, sebagai wakil rakyat, dirinya sangat prihatin atas kesulitan yang dihadapi masyarakat akibat musim kemarau yang berkepanjangan.
Pricylia mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil maupun pulau-pulau yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber air.
Ia meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk memanfaatkan armada mobil pemadam kebakaran yang berada di bawah Satpol PP dan Damkar, BPBD maupun Dinas PUPRKP sebagai sarana distribusi air bersih kepada masyarakat.
Selain itu, Pricylia juga mendorong pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat bencana akibat musim kemarau agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
“Pemda harus menyatakan status tanggap darurat bencana dampak musim kemarau serta melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat di seluruh wilayah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang meningkat selama musim kemarau.
Menurutnya, masyarakat perlu menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, seperti membakar rumput maupun sampah, baik di lingkungan permukiman maupun lahan pertanian dan perkebunan.
Pricylia turut mengusulkan agar pemerintah segera membuka posko penanggulangan bencana musim kemarau guna mempermudah koordinasi distribusi bantuan ke seluruh kecamatan, kampung dan kelurahan.
Perhatian serupa juga disampaikan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sumitro Jacobus.
Menurutnya, persoalan kekeringan harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat serta memperburuk kondisi perekonomian daerah.
“Kondisi ini perlu sama-sama kita cari solusinya. Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah-langkah konkret agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat segera terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menilai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana dan pelayanan dasar harus bergerak lebih cepat untuk meminimalisasi dampak musim kemarau yang kini dirasakan masyarakat.
Informasi yang dihimpun awak media di lapangan menunjukkan, hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah di Pulau Siau yang bergantung pada air hujan sebagai sumber utama kebutuhan rumah tangga. Sementara layanan air bersih melalui jaringan PDAM baru menjangkau sebagian kawasan perkotaan, sehingga banyak masyarakat di wilayah pedesaan dan pulau-pulau kecil masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih.
Dengan kondisi kemarau yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir, masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat dan terukur agar krisis air bersih tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius, baik dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi masyarakat.(*)
Peliput : Anastasya
