Sitaro – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyalurkan bantuan pembangunan 1.000 unit rumah layak huni di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara.
Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kunjungannya ke Sitaro, didampingi Menteri PKP Maruarar Sirait. Program ini merupakan bagian dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
“Ini merupakan arahan langsung Presiden agar pemerintah hadir membantu masyarakat, khususnya yang terdampak bencana dan tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Tito dalam keterangannya.
Selain menyerahkan bantuan, kedua menteri juga meninjau kondisi warga yang terdampak banjir bandang di wilayah tersebut.
Dari total 1.000 unit rumah, sebanyak 700 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan di Kecamatan Siau Barat dan Siau Barat Utara. Sementara itu, 300 unit lainnya diberikan untuk wilayah di luar kawasan perbatasan.
Tito menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memperkuat wilayah perbatasan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dari total 400 ribu program perumahan nasional, sebanyak 15 ribu unit dialokasikan khusus untuk kawasan perbatasan. Ini peningkatan signifikan karena sebelumnya belum ada alokasi khusus,” jelasnya.
Selain program perbaikan rumah, pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi 98 kepala keluarga terdampak banjir bandang. Relokasi akan dilakukan di lahan seluas 2,5 hektare yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan pelaksanaan program akan segera dimulai. “Mulai minggu depan, kami akan langsung menyiapkan pembangunan 1.000 rumah agar masyarakat bisa segera menempati hunian yang layak,” ujarnya.
Ia menyebutkan, penetapan Sitaro sebagai penerima program didasarkan pada tiga faktor utama, yakni posisi strategis sebagai wilayah perbatasan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, serta dampak bencana banjir yang membutuhkan penanganan cepat.
“Ketiga alasan ini menjadi dasar kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Sitaro Chintya Ingrid Kalangit memastikan pemerintah daerah akan turut mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling yang dinilai telah memperjuangkan aspirasi masyarakat Sitaro. “Ini menjadi harapan kita semua di daerah,” ujar Chintya.
Peliput : Anastasya
