SIAU – Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang biasa disingkat SITARO, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Nama kabupaten ini mencerminkan tiga pulau utama di wilayahnya: Siau, Tagulandang, dan Biaro, sekaligus menjadi simbol identitas kultural dan geografis masyarakat setempat.
Perjalanan Menuju Pemekaran
Keinginan masyarakat untuk memiliki kabupaten sendiri muncul sejak awal 1980-an hingga 2000-an. Para tokoh lokal bergerak membentuk tim perjuangan yang dikenal sebagai Tim 17, yang kemudian dipimpin oleh almarhum Drs. Jason Denti Sagune. Tim ini bekerja keras menempuh jalur administratif dan politik demi mewujudkan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Tentu saja, usaha panjang itu membuahkan hasil ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 disahkan, menetapkan pembentukan Kabupaten SITARO. Dengan undang-undang ini, wilayah yang sebelumnya menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi memiliki pemerintahan sendiri.
Hari Jadi dan Awal Otonomi
Secara resmi, kabupaten baru ini mulai beroperasi pada 23 Mei 2007, dan tanggal itu kini dijadikan Hari Ulang Tahun Kabupaten SITARO. Pada awal pemerintahan, jabatan bupati dipegang oleh Pejabat Sementara Drs. Idrus Mokodompit, yang bertugas memulai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik hingga dipilihnya bupati definitif.
Sejak saat itu, SITARO mulai menjalankan otonomi daerah, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penguatan kapasitas pemerintahan lokal.
Kepemimpinan Daerah dari Masa ke Masa
Perjalanan kepemimpinan di SITARO telah dilalui oleh beberapa pejabat dan bupati:
Drs. Idrus Mokodompit (Pj., 2007–2008)
Menjadi pejabat pertama yang menjalankan pemerintahan sementara setelah pemekaran.
Toni Supit, Piethein Kuera dan Siska Salindeho.(Ist)
Toni Supit (2008–2018)
Bupati pertama hasil pemilihan definitif bersama Wakil Bupati Piethein Kuera pada periode pertama, kemudian pada periode kedua bersama Siska Salindeho, Toni Supit menekankan pembangunan awal daerah serta pembentukan birokrasi lokal, sehingga dalam dua periode kepemimpinannya, Supit menjadi wajah pembangunan awal SITARO setelah masa transisi.
Evangelian Sasingen (2018–2023)
Memimpin kabupaten selama lima tahun bersama John Heit Palandung, dengan visi dan program kepemimpinan yakni pembangunan daerah yang berfokus pada penguatan layanan publik serta tata kelola pemerintahan.
Sebagai bupati perempuan pertama di Sitaro, Evangelian menunjukan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan daerah.
Periode transisi 2023–2025
Setelah berakhirnya masa jabatan Sasingen, jabatan Bupati sempat diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Penjabat Bupati Joi Eltiano Bernadin Oroh, termasuk Denny D Kondoj sambil menunggu prosesi pemilihan dan pelantikan kepala daerah definitif selanjutnya. Dalam masa transisi ini juga Kabupaten Kepulauan Sitaro diperhadapkan dengan bencana alam Erupsi Gunung Api Ruang, sehingga memaksa jajaran pemerintah daerah berjibaku dalam tanggap darurat bencana sampai pada transisi dan masa pemulihan.
Chyntia Ingrid Kalangit (2025–sekarang)
Pada 20 Februari 2025, Chyntia Ingrid Kalangit, S.K.M. secara resmi dilantik sebagai Bupati SITARO periode 2025‑2030 bersama Wakil Bupati Heronimus Makainas. Pelantikan ini menjadi tonggak penting karena Kalangit merupakan figur perempuan yang memimpin daerah dengan semangat baru dalam pembangunan daerah kepulauan.
Memasuki usia lebih dari 18 tahun, Kabupaten SITARO terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di bawah kepemimpinan Bupati Chyntia Ingrid Kalangit dan Wakil Bupati Heronimus Makainas dengan jargon Sitaro Masadada, pemerintah daerah menekankan pembangunan yang inklusif, memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal, serta meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan.(*)
Penulis : Stenly Gaghunting
