Siau- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terus menunjukkan komitmennya dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah yang dikenal sebagai Bumi Karangetang Mandolokang Kolo-Kolo (Karamando). Meski menghadapi tantangan besar akibat bencana alam dan tekanan ekonomi, upaya pemerintah tetap memberikan hasil yang positif dalam lima tahun terakhir.
Data yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik 2025–2029 menunjukkan penurunan angka kemiskinan sejak tahun 2019. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka penduduk miskin di Sitaro turun dari 9,56 persen pada 2019 menjadi 8,2 persen pada 2022. Namun, tahun 2023 mencatat peningkatan kecil menjadi 8,76 persen, atau setara dengan 5.920 jiwa.
Peningkatan ini, menurut Pj. Bupati Sitaro Joi EB Oroh, dipicu oleh serangkaian bencana alam sepanjang 2023, termasuk letusan Gunung Karangetang yang menyebabkan 272 jiwa mengungsi dan fenomena El Nino yang memengaruhi produksi pala sebagai komoditas utama daerah.
“Penurunan produksi pala sebesar 559,07 ton dan kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti beras, memberikan tekanan besar terhadap ekonomi masyarakat,” jelas Oroh.
Selain itu, garis kemiskinan yang meningkat dari Rp339.250 pada 2022 menjadi Rp370.423 pada 2023 turut mempersulit situasi. Inflasi sebesar 3%+1% dan lonjakan harga beras hingga 8% memperburuk daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada dekat dengan garis kemiskinan.
Meski menghadapi tantangan, Pemkab Sitaro tetap optimis dan telah merancang
langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ini. Langkah-langkah tersebut meliputi:
1. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada pala dengan mengembangkan sektor pariwisata, perikanan, dan usaha kecil menengah (UKM).
2. Program Sosial dan Infrastruktur: Memperluas jangkauan bantuan sosial dan membangun infrastruktur yang dapat memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana.
3. Peningkatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi.
4. Digitalisasi dan Inovasi: Meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah.
“Kami fokus pada pembangunan inklusif dan memperkuat sektor-sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini adalah tantangan bersama yang harus kita atasi dengan kerja keras dan inovasi,” ujar Oroh.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Sitaro optimis dapat kembali menekan angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. “Meski ada tantangan, kami percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dapat membawa Sitaro ke arah yang lebih baik,” tutup Oroh.(*/Red)
