SITARO – Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Djon Ponto Janis, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sitaro agar segera memperhatikan pembayaran gaji ASN dan PPPK, khususnya bagi peserta Sitaro Mengajar, mengingat kebutuhan rumah tangga yang semakin mendesak menjelang akhir tahun.
Menurut Djon, keterlambatan pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdampak langsung pada kesejahteraan ASN dan PPPK yang selama ini tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Sitaro, Denny D. Kondoj, menyampaikan apresiasi kepada DPRD yang terus memperjuangkan kepentingan rakyat, terutama terkait nasib ASN yang gajinya masih terkendala.
“Kami sangat berterima kasih karena DPRD berjuang untuk rakyat, apalagi terkait dengan nasib para ASN yang gajinya masih terkendala, khususnya Tambahan Penghasilan Pegawai di seluruh perangkat daerah. Ini menjadi perhatian kami selaku pemerintah daerah,” ujar Kondoj.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah memproses perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Perubahan untuk kedua kalinya. Perubahan pertama merupakan hasil efisiensi perjalanan dinas serta menindaklanjuti Perda Nomor 5 Tahun 2025.
“Saat ini kami menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum. Setelah itu ditetapkan oleh bupati agar gaji dan TPP ASN bisa segera dibayarkan,” jelasnya.
Terkait PPPK Sitaro Mengajar, Kondoj menambahkan bahwa pihaknya telah menugaskan Dinas Pendidikan untuk mengatur pembayaran hak bagi PPPK yang SK-nya berlaku mulai 1 Oktober 2025, sementara mereka tetap bekerja sejak Juli hingga September 2025.
“Pembayaran akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika tidak sesuai aturan, tentu tidak bisa dibayarkan. Pemerintah daerah tetap menjunjung aturan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Sitaro berharap seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan sehingga hak-hak ASN dan PPPK dapat diterima tepat waktu.(Red)
