MANADO — Isu mengenai penyaluran dana bantuan stimulan bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang ramai beredar di media sosial akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). BPBD menegaskan bahwa hingga saat ini dana stimulan yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum masuk ke pihak perbankan.
Kepala Pelaksana BPBD Sitaro, Joycson Sagune, menyampaikan bahwa proses penyaluran bantuan masih berada pada tahapan administrasi, khususnya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Ia meluruskan informasi yang berkembang terkait undangan dari Bank Mandiri yang sempat menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Undangan dari Bank Mandiri kepada Kepala BPBD Provinsi beberapa waktu lalu itu berkaitan dengan penandatanganan PKS, bukan penyaluran dana stimulan. Jadi, kami tegaskan bahwa prosesnya masih berjalan,” ujar Sagune.
Joycson juga menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada dana stimulan sebesar Rp35,7 miliar yang ditransfer dari BNPB ke Bank Mandiri. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
“Masyarakat kami minta bersabar. Jika dana stimulan sudah masuk ke Bank Mandiri, tentu akan kami sampaikan secara terbuka melalui pemerintah daerah,” katanya.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul meningkatnya harapan dan pertanyaan dari warga terdampak erupsi Gunung Ruang yang menunggu kepastian bantuan stimulan untuk pemulihan rumah dan kehidupan pascabencana. Pemerintah daerah memahami kondisi psikologis masyarakat, namun menekankan bahwa seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku di tingkat nasional.
Joycson menambahkan, pemerintah daerah bersama BPBD tetap berkomitmen untuk menjalankan penyaluran bantuan secara transparan dan tepat sasaran. Ia juga memastikan bahwa skema penyaluran dana stimulan nantinya tidak melalui kas pemerintah daerah.
“Kalau dana sudah masuk, alurnya langsung dari BNPB ke Bank Mandiri, kemudian ditransfer ke rekening masing-masing penerima bantuan. Tidak dikelola oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Joycson kembali meminta warga terdampak agar mengikuti informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang beredar di luar saluran resmi.
“Kami memahami kegelisahan masyarakat, tetapi proses administrasi di tingkat nasional memang membutuhkan waktu,” tutupnya.(*)
Sumber : ANTARA/Stenly Gaghunting
