Sitaro – Kehadiran sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bantuan bencana Gunung Ruang dan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat apresiasi dari masyarakat.
Dari 20 anggota DPRD Sitaro, RDP dihadiri 14 orang termasuk Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis (PDI-P), yang memimpin jalannya RDP, serta para anggota DPRD, antara lain Netty Adrian (Partai Perindo), Bob Nover Janis (Partai Golkar), Maria Badoa (PDI-P), Herry Bogar (PDI-P), Vany Tamansa (Partai Golkar), Pricilya Bawole (PDI-P), Everson Liempepas (Partai Nasdem), Denny Palit (PDI-P), Haan Bungkaes (PDI-P), Selmina Papuas (Partai Golkar), Julinda Tatemba (PDI-P), Jessica Jaobus (PDI-P), dan Claudya David (PDI-P).
Menurut sejumlah warga, kehadiran para wakil rakyat dalam rapat yang berlangsung hampir tujuh jam tersebut menunjukkan empati terhadap kondisi pengungsi dan persoalan yang dihadapi perangkat kampung. “Kami melihat bahwa mereka tidak sekedar mencari kesalahan atau kelemahan pemerintah daerah, tetapi memberikan solusi dan sumbangsih pemikiran demi kepentingan masyarakat, apa yang harus dilakukan agar permasalahan ini dapat diselesaikan,” ungkap Rina, warga Siau.
Senada dengan Rina, Hantje, warga lainnya, juga menilai bahwa keberadaan anggota DPRD dalam rapat ini sangat penting untuk memperjelas berbagai permasalahan yang terjadi. “Ini bukan sekadar forum adu argumen, melainkan ajang mencari solusi bersama antara DPRD dan pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, DPRD Sitaro memberikan rekomendasi agar pemerintah daerah segera menyurat dan berkonsultasi dengan kementerian terkait, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk urusan bantuan bencana dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk permasalahan seleksi PPPK.
Ketua DPRD Sitaro, Djon Ponto Janis, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada solusi yang jelas bagi masyarakat terdampak bencana maupun tenaga honorer terlebih perangkat kampung yang mengikuti seleksi P3K.(*/JS)
